Ricuh ppbd berawal dari permendikbud nomer 20 tahun 2019 yang mengubah permendikbud nomer 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru untuk tingkat tk, sd, smp, sma, smk. Karena manajemen sma dan smk di bawah pemprov maka tingkat sma dan smk dikuatkan lagi oleh pergub. Misalnya di jabar, diatur lebih lanjut lewat juknis ppdb sma, smk, slb tahun 2019 di jabar.
Singkatnya permendikbud ini mengatur tentang:
- jalur penerimaan terbagi atas:zonasi, prestasi, pindahan orangtua
- jalur zonasi minimal 80% kapasitas/rombel termasuk peserta didik dari peserta tidak mampu (sktm) dan anak2 berkebutuhan khusus (abk)
- jalur prestasi paling banyak 15% baik prestasi nilai un maupun non-nilai un. Non-nilai un adalah perlombaan/penghargaan tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota. Peserta jalur ini untuk yang berasal dari luar zonasi.
- jalur perpindahan maksimal 5%
Tujuan akhir metode zonasi ini adalah pemerataan pendidikan. Semua sekolah akan menerima peserta didik yang heterogen dengan kualitas sekolah yang sama. Anak2 tidak perlu pergi terlalu jauh untuk menjangkau sekolah.
Tujuan itu dapat tercapai jika semua kondisi telah ideal. Kondisi saat ini masih jauh dari ideal, misalnya lokasi sekolah tidak tersebar merata di sekitar pemukiman. Ada 3-4 sma yang berdiri pada satu komplek. atau ada kecamatan yang tidak punya sma sehingga harus ke kota lain untuk melanjutkan sma.
Belum lagi perbedaan fasilitas sekolah, karena ada sekolah yang sudah puluhan tahun berdiri jadi memiliki semua fasilitas pendukung pembelajaran. Tapi ada juga sekolah yang baru berdiri sehingga lab komputerpun tidak tersedia.
Belum lagi masih jomplangnya kualitas guru, ada guru yang karena pengalaman dan pengetahuaanya menjadi favorit anak didik karena menyampaikan materi dengan mudahnya. Tapi banyak juga guru2 yang masih acuh terhadap anak didik, terserah mau paham atau tidak asal kredit mengajar terpenuhi.
Lalu bicara lulusan, semua orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di sma negeri berharap bisa mendapat tiket masuk ke ptn lewat jalur undangan. Sedangkan quota undangan ptn masih tergantung akreditasi sekolah. Sekolah akreditasi A akan mendapat quota lebih banyak dari sekolah dengan akreditasi B atau C. Yang artinya, kemungkinan lulusan sekolah akreditasi A diterima di ptn lebih besar dari sekolah akreditasi B atau C.
Seperti kita lihat pada masa pendaftaran ppdb kemarin, banyak anak anak pandai yang terdepak dari sekolah negeri karena tinggal jauh dari sekolahnya. Anak2 ini berpotensi tidak sekolah karena tingal dari sekolah2 di sekitarnya. Solusi paling cepat untuk orangtua adalah mengirim mereka ke sekolah swasta.
Jika jumlah anak pandai yang terpaksa bersekolah di swasta ini banyak maka tidak mustahil kualitas sekolah swasta akan melampaui sekolah negeri. Ini nanti dapat kita buktikan 2-3tahun lagi, ketika generasi zonasi ini lulus bagaimana nilai rata2 kelulusan sekolah swasta dibanding dengan sekolah negeri. Inilah yang saya sebut sebagai masa kebangkitan sekolah swasta.
Hal lain adalah efek psikologis terhadap anak didik. Untuk calon peserta didik menjadi merasa tidak dihargai kerjakeras belajar mereka menghadapi un untuk mendapatkan nilai tinggi. Karena nilai tinggi mereka menjadi tidak bermakna sama sekali jika tinggal jauh dari sekolah.
Efek lain bagi anak didik yang baru masuk kelas 6 atau 9 menjadi hilang motivasi belajar karena nilai un tidak menentukan mereka diterima sekolah atau tidak tapi jarak ke sekolah. Ini adalah dampak kerusakan psikologis pada 2angkatan sekaligus, angkatan yang lulus tahun ini dan angkatan yang akan lulus tahun depan.
Jika pemerintah keukeuh dengan model zonasi sebaiknya diberlakukan untuk semua level pendidikan dasar dari sd, smp, sma atau model cluster. Satu cluster yerdiri dari sma yang membawahi beberapa smp, masing2 smp membawahi beberapa sd. Dimulai dari sd, hanya menerima anak2 yang tinggal di desa yang sama atau disekitar sd itu berada. Lalu ketika smp, satu smp hanya menerima murid lulusan dari sd2 yang di bawah lingkungannya (satu kecamatan). Ketika sma, hanya lulusan dari smp2 di lingkungan sma itu saja yang bisa masuk.
Untuk mendukung model cluster seperti itu maka ujian nasional harus dihilangkan. Karena penilaian secara nasional menjadi nggak relevan. Anak didik akan pasti dapat bersekolah ke jenjang manapun di cluster dia tinggal. Penilaian anak didik hanya melalui raport tahunan. Nilai raport tahunan juga lebih menggambarkan kemampuan anak dibanding un.
Lalu untuk ke ptn, jalur undangan juga perlu diubah sehingga seluruh sma mendapat quota undangan yang sama tanpa melihat kualitas sekolah.
Jika model ideal dengan cluster belum tercapai, solusi perantaranya adalah menggabungkan model penerimaan secara jarak dan nilai un dengan kombinasi 45:45. 45% quota untuk anak dengan perhitungan jarak tinggal, 45% dengan hasil un lalu sisanya 10% untuk quota sktm, prestasi non un dan abk. Quota pindahan orangtua dihapuskan saja, karena quota ini hanya menciptakan potensi kecurangan berdalih surat keterangan pindah orangtua dan meninmbulkan ketidakadilan bagi peserta didik.
Semoga ke depan proses penerimaan berjalan lebih baik, sehingga semua anak bisa sekolah baik yang tinggal dekat dengan sekolah maupun yang nilainya bagus (ir/wp)
Rak diatur dalam satu barisan saling berhadapan. Pada barisan berikutnya, rak diatur saling membelakangi. Jadi, dalam satu lorong kita hanya akan menemukan pintu depan rak, dan dilorong berikutnya kita akan bertemu dengan pintu belakang rak.
Indra Riawan 